Pemerintah Alokasikan Rp8 Triliun untuk Percepatan Bedah Rumah 400 Ribu Unit pada 2026

Jayapura — Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia pada 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional peningkatan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa program bedah rumah tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan anggaran dari APBN dan sumber pendanaan non-APBN.

“Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026,” katanya di Jayapura, Senin.

Menurut Tito Karnavian, penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni serta jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah. Ia menegaskan bahwa wilayah Papua menjadi salah satu prioritas karena masih memiliki angka rumah tidak layak huni yang tinggi.

“Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas,” ujarnya.

Selain itu, kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan di Papua. Program ini juga diperkuat dengan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar ribuan unit rumah di daerah tersebut.

“Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan,” katanya.

Secara teknis, pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses hunian layak di berbagai daerah.

Di tingkat daerah, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan bahwa Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit rumah dalam program bedah rumah dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di wilayah perbatasan. Namun, pelaksanaan program akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Kota Jayapura dan seluruh Papua.

“Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, pemerintah daerah menilai program ini juga membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyediaan rumah layak huni.