Mahfud MD Soroti Pengakuan Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta
OGYAKARTA – Headline24.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku prihatin atas pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta bersama sejumlah rekannya setelah menggelar demonstrasi pada pertengahan Juni 2026.
Mahfud menilai pengakuan tersebut menjadi kabar yang memprihatinkan bagi dunia kemahasiswaan. Ia berharap mahasiswa tetap menjaga independensi dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
"Ya, sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu," ujar Mahfud di University Club (UC) UGM, dikutip Kamis (25/6/2026).
Mahfud Sebut Selalu Ada Kelompok di Luar Arus Gerakan Mahasiswa
Menurut Mahfud, fenomena adanya sebagian mahasiswa yang mengambil jalan berbeda dari arus utama gerakan mahasiswa bukanlah hal baru. Ia mengaku pernah menyaksikan kondisi serupa ketika masih menjadi mahasiswa.
"Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis," jelas Mahfud.
Ia mengatakan, setelah era Orde Baru berakhir, sebagian orang yang pernah terlibat dalam aktivitas tersebut mengakui pernah menjalankan peran sebagai intel dengan imbalan tertentu.
"Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, oh kamu dulu intel, iya dulu saya intel dibayar dan sebagainya," tambahnya.
Mahfud kemudian membandingkan fenomena tersebut dengan kondisi saat ini yang menurutnya masih memperlihatkan adanya pihak-pihak yang dibayar untuk memengaruhi opini publik maupun gerakan tertentu.
"Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan. Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan," ungkapnya.
Mahasiswa Diingatkan Tidak Mudah Terpecah
Menurut pantauan Headline24.id, Mahfud juga mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah dipecah melalui pembentukan kelompok maupun organisasi tandingan yang berpotensi melemahkan gerakan mahasiswa.
"Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu gitu."
Ia menegaskan bahwa mahasiswa sebaiknya tetap menyuarakan kritik secara objektif demi mendorong perbaikan berbagai kebijakan.
"Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu," tandas Mahfud.
Minta Dugaan Demo Bayaran Diungkap Terbuka
Selain menyoroti pengakuan mahasiswa UBK, Mahfud juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi apabila memang telah mengetahui identitasnya.
Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka akan membuat masyarakat mengetahui siapa pihak yang berada di balik dugaan pendanaan aksi tersebut.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar, kan gitu. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam,” ucapnya.
Mahfud menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang dimaksud.
"Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang bayar? Tapi, saya ndak tahu siapa yang dimaksud," lanjut Mahfud.
Kritik Mahasiswa Dinilai Memiliki Dasar
Mahfud menilai kritik yang selama ini disampaikan mahasiswa umumnya memiliki argumentasi yang jelas karena mengacu pada kebijakan pemerintah yang dinilai perlu diperbaiki.
“Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita?” terang Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengakuan Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin yang sebelumnya mengaku menerima aliran dana bersama sejumlah rekannya setelah menggelar aksi demonstrasi. Abdimaludin juga diketahui sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
