DPR Usul Gaji Guru Minimal Rp5 Juta per Bulan
JAKARTA, Headline24.id – DPR usul gaji guru minimal Rp5 juta per bulan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang menilai angka tersebut merupakan batas minimal yang layak diterima guru.
Menurut Lalu, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat peran strategis mereka dalam pembangunan sumber daya manusia.
"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp 5 juta adalah angka yang layak untuk kesejahteraan guru," kata Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Usulan itu muncul di tengah pembahasan kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan guru yang diperkirakan akan masuk dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
DPR Usul Gaji Guru Minimal Rp5 Juta
Lalu Hadrian menjelaskan bahwa kesejahteraan guru memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para tenaga pendidik.
Karena itu, Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk merumuskan sistem penggajian yang lebih layak bagi guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Ia menilai peningkatan pendapatan guru dapat berdampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional karena tenaga pendidik memiliki ruang yang lebih baik untuk fokus menjalankan tugasnya.
Kenaikan Gaji Guru Masuk Pembahasan APBN 2027
Menurut Lalu, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema peningkatan kesejahteraan guru dalam rancangan APBN 2027.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR akan mencermati arah kebijakan tersebut saat Presiden menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN pada 16 Agustus mendatang.
"Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau pada 16 Agustus. Namun kami meyakini Presiden sudah memikirkan hal ini karena beliau selalu menyampaikan bahwa kesejahteraan guru menjadi prioritas," ucapnya.
Pembahasan tersebut dinilai penting karena menyangkut jutaan tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional.
Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran Negara
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kebocoran anggaran negara yang menurutnya berdampak terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai negeri.
Dalam pidatonya saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo mengungkap adanya kerugian negara akibat praktik laporan ekspor palsu yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.
"Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun. Rp 15 ribu triliun, saudara-saudara, ini semua data keluar, saya ingin sampaikan dalam forum ini," kata Prabowo, Selasa (23/6/2026).
Menurut Presiden, kebocoran anggaran tersebut mengurangi kemampuan negara dalam menyediakan anggaran yang lebih besar untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Presiden Sebut Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas
Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran yang tersedia menjadi tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya enggak ada," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian dari DPR yang mendorong agar pemerintah terus mencari solusi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dengan pembahasan APBN 2027 yang akan segera dimulai, usulan gaji guru minimal Rp5 juta diperkirakan menjadi salah satu isu yang akan mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran pendidikan tahun depan.
